Bupati Probolinggo dan Suami Ditangkap KPK, Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Bupati Probolinggo dan suami

PROBOLINGGO | BeritaBagus – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami serta 8 orang lainnya di rumah pribadi bupati, Senin (30/8/2021) dini hari. Pasangan politisi ini tersandung kasus jual-beli jabatan dalam pemilihan kepala desa di wilayah itu.

Setelah ditangkap, para tersangka langsung diangkut ke Surabaya untuk diperiksa di Polda Jawa Timur, Mereka terdiri dari Puput sendiri, suaminya Hasan Aminuddin, beberapa camat dan ajudan.

Menurut keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Bupati Probolinggo itu mematok tarif jabatan kepala desa sebesar Rp 20 juta ditambah upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Pemilihan kades serentak tahap II di Probolinggo itu sejatinya berlangsung pada 27 Desember mendatang. Akan tetapi, kata Alex, pemilihan itu dipercepat ke 9 September 2021.

Di kabupaten itu terdapat 252 kepala desa yang akan berakhir masa jabatan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, bupati menunjuk para ASN Pemkab Probolinggo. “Pengusulannya dilakukan melalui camat,” kata Alexander Marwata, Senin (30/8/2021) malam.

Baca juga: Kasus Sapi Kurus Berpotensi Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar

Baca juga: Alhudri Jangan Tutupi Kasus Pungli Kacabdis Agara

Ternyata usulan nama calon Plt Kades tidak gampang. Figur yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput yang tidak lain adalah suaminya sendiri, yakni Hasan Aminuddin. Sebagai bukti persetujuan, anggota DPRD RI itu membubuhkan paraf di atas kertas nota dinas. Praktek culas itu kemudian terendus KPK.

Jauh sebelumnya, lembaga antirasuah itu sudah memiliki catatan atas harta kekakayaan Puput berdasarkan laporan kekayaan penyelengara negara. Puput melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp 17,3 miliar.

Menurut data LHKPN, pejabat ini terakhir kali melaporkan kekayaan pada 26 Februari 2021. Sedangkan suaminya, terakhir kali melaporkan LHKPN pada 2 April 2019.

Dari catatan LHKPN, bupati ini memiliki oleksi kendaraan tidak banyak. Puput dan Hasan hanya memiliki satu unit mobil. Kepada KPK, mereka mengaku hanya memiliki mobil Nissan Juke. Dalam LHKPN 26 Februari 2021, dijelaskan, mobil itu diperoleh dari hasil sendiri dengan harga ditaksir Rp 100 juta.

Beda dengan data KPK, di rumah pribadi bupati ini di Jalan Raya Ahmad Yani No 9, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, terdapat beberapa mobil yang sering dipakai pasutri tersebut. Mobil-mobil itu diparkir di lahan sebelah yang merupakan bekas gedung Koperasi Probolinggo.

Di sana tampak ada Nissan Terra nopol N 1125 BS warna hitam dan Jeep Wrangler warna putih. Selain itu ada juga mobil dinas bupati, Toyota Camry, pelat merah N 1 MP.

Langsung dipecat

Begitu Hasan Aminuddin ditangkap KPK dalam kasus jual beli jabatan kades bersama isterinya, DPP Partai NasDem langsung menyatakan Hasan tidak lagi kader partai itu. “Seorang kader yang tersangkut kasus, di-OTT oleh lembaga hukum dan lain-lain dan dinyatakan sebagai tersangka, dia secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri,” kata Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, Selasa (31/8/2021).

Dia menjelaskan, Hasan Aminuddin merupakan Wakil Ketua Komisi IV. Mantan Bupati Probolinggo dua periode itu merupakan kader yang bergabung sejak NasDem berdiri.

Kata Ali, di mata pengurus NasDem, Hasan Aminuddin adalah pribadi yang sangat baik. “Beliau adalah sebagai salah satu orang yang kami tuakan dan kami saling menasihati saling mengingatkan, untuk kemudian kita melaksanakan amanat ini sebaik-baiknya,” ujarnya.[]