Raup Rp 1,5 M dari Iklan, Pemilik Web Palsu “Bansos PPKM Darurat” Ditangkap

MEDIAPRIORITAS.Com – Memanfaatkan momen PPKM Darurat, seorang laki-laki berinsisial RR membuat situs palsu bantuan PPKM Darurat Kemensos untuk meraup iklan. Dalam waktu sekitar 8 bulan, pelaku berhasil mendapatkan Rp 1,5 miliar.

Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menangkap pembuat situas palsu tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan, RR membuat situs palsu mengatasnamakan Bansos PPKM Barurat dari Kemensos. Modusnya, kata Yusri, menggunakan pesan berantai dan website palsu.

Yusri memastikan, bahwa Kementerian Sosial tidak pernah membuat website ini. “Tidak pernah membuat website untuk pendaftaran penerimaan bansos Rp 300 ribu,” kata Kabid Humas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Terapkan PPKM Mikro, Warung Makan di Banda Aceh Wajib Tutup Jam 5 Sore

Baca juga: Peneliti Vaksin Bio Farma Meninggal Dunia Terpapar Covid-19

Dia menambahkan, pelaku sudah melancarkan aksinya sejak November 2020. Lewat situs subsidippkm.online. Melalui laman tersebut, kata Yusri, pelaku menyebarkan informasi bansos palsu dengan mencatut nama dan logo Kemensos.

Dikatakan, warga yang terkecoh kemudian mendaftarkan diri dengan tujuan bisa mendapatkan bansos. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa website tersebut ilegal dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Kemensos.

Aksi penipuan itu, kata Yusri, berhasil memberi keuntungan kepada pelaku. “Dia meraup keuntungan dengan cara memasukkan iklan di website tersebut. Minimal dua iklan per satu website,” kata Yusri.

Menurut penjelasan Yusri, dari kedua iklan, pelaku dia bisa mendapatkan uang sekitar Rp 200 juta. ”Total sejak November sudah sekitar Rp 1,5 miliar yang dia terima dari ilklan-iklan yang ada di website yang dia buat,” papar Yusri.

Polda Metro telah menetapkan RR sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.[]