Dapat Tekanan Hebat, Gubernur dan DPR Aceh Akhirnya Sepakat Lanjutkan JKA

Pembahasan nasib JKA di DPR Aceh (foto: Ist)

BANDA ACEH | BeritaBagus – Setelah mendapat protes masyarakat, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) batal menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Rencana penghapusan asuransi kesehatan masyarakat ini telah memancing amarah publik yang berimplikasi kurang baik terhadap kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah.

Rabu (23/3/2022), Gubernur Aceh diwakili Sekda Taqwallah telah melakukan pertemuan guna membahas kelanjutan JKA. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pihak eksekuitif dan legislative Aceh bersepakat untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program JKA.

Dengan dicapainya kesepakatan itu, polemik terkait penghentia JKA pun berakhir. Semula, Pemerintah Aceh hendak menghentikan program JKA terhitung mulai 1 April mendatang.

Pertemuan itu dipimpin Plt. Ketua DPRA Safaruddin dan dihadiri seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRA. Pemerintah Aceh diwakili Sekda Taqwallah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Selain itu juga hadir para anggota Tim TAPA, para Asisten Setda, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Direktur RSUDZA serta kepala Biro Hukum dan kepala Biro Organ Setda Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Safaruddin dengan tegas menyatakan bahwa program JKA tetap akan dilanjutkan.  “Kami informasikan bahwa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat untuk tetap mempertahankan pembayaran premi, kemarin yang kita tunda, hasil kesepahaman APBA 2022,” ujar Safaruddin dalam konferensi seusai rapat.

Kedua pihak juga sepakat membentuk tim yang akan mengkaji besaran biaya yang akan ditanggung. Selanjutnya pihak Pemerintah Aceh dan DPRA juga akan segera melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan guna membahas lebih lanjut dan memastikan bahwa per 1 April ini pasien tetap akan dilayani seperti biasa tanpa ada perubahan apapun.

Pertemuan direncanakan akan berlangsung Jumat 25 Maret 2022. Kedua belah pihak juga setuju untuk memikirkan bersama terkait sumber dana yang akan digunakan; yang diharapkan akan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya.[]