Achmad Marzuki tak Punya Itikad Baik Membangun Aceh

Taufik Abd Rahim

BANDA ACEH, BeritaBagus | Setahun lebih memimpin Aceh, kehadiran Achmad Marzuki sebagai Pj gubernur tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah itu. Mantan Pangilma Kodam Iskandar Muda yang kini pejabat eselon 1 Kemendagri tersebut nyaris tak terlibat melakukan perubahan yang signifikan. Bahkan, sekedar mengisi jabatan eselon II yang telah lama kosong.

Meski evaluasi terhadap pejabat eselon 2 Pemerintah Aceh sudah lama selesai, namun Achmad Marzuki belum juga melakukan mutasi. Belasan jabatan kepala SKPA dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA, sebelumnya, pada 13 April 2023, dengan penuh optimis berujar bahwa, bahwa Pj gubernur segera melakukan mutasi pejabat usai lebaran Idul Fitri. Faktanya, hampir 4 bulan setelah Idul Fitri berlalu, mutasi yang pernah digembar-gemborkan tersebut tak pernah terwujud.

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki: Biar Saya Fokus Kerja Dulu !

Baca juga: Pemerintah Aceh Mulai Godok Ulang Jabatan Kepala SKPA

Ketika dikonfirmasi kembali pada Selasa (15/8/2023), MTA masih memilih diam. Jubir Pemerintah Aceh tersebut tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan konfirmasi yang diajukan media ini menggunakan aplikasi perpesanan WhatsApp.

Sikap cuek Pj Gubernur Achmad Marzuki tidak melakukan pengisian terhadap jabatan kosong kepala SKPA menjadi pertanyaan publik. Sebab, kekosongan yang sudah berlangsung sejak lama dinilai bisa menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas SKPA yang tidak dipimpin pejabat definitif.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Taufik Abd Rahim bahkan menilai, Pj Gubernur Achmad Marzuki punya itikad buruk membiarkan belasan kepala SKPA tetap kosong. Achmad Marzuki, disebutnya, sedang mempermainkan kehidupan rakyat dengan tidak mengisi pejabat yang harusnya memimipin SKPA dengan benar. “Jangan main-main dengan kebijakan politik terhadap kehidupan Aceh dengan tidak punya keinginan untuk menciptakan kondisi kehidupan untuk lebih baik. Jangan menjadikan situasi rakyat Aceh bertambah buruk,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada KabarAktual.id, Selasa, (15/8/2023).

Menurut Taufik, kinerja SKPA tanpa kadis definitif sangat berpengaruh terhadap implementasi program/kegiatan. Dengan demikian, kata dia, punya efek terhadap kualitas pekerjaan dan realisasi anggaran. “Imbasnya pasti masyarakat. Misalnya, tidak terjadi perputaran uang karena daya serap anggaran yang rendah,” ujarnya.

Taufik mempertanyakan sikap Pj gubernur yang tidak melakukan mutasi padahal sudah melakukan tahapan evaluasi sejak 4 bulan lalu. Pemerintah Aceh, sambungnya, telah melakukan evaluasi terhadap 12 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sejak sebelum bulan puasa Ramadhan 1444 H. “Jadi, sudah sekitar 6 bulan belum ada kejelasan untuk dilantik, diganti, atau ditukar. Ini ada apa. Kenapa birokrasi Aceh dibiarkan berjalan tanpa arah,” tanya akademisi ini.

Kata Taufik, kondisi SKPA tanpa pejabat pimpinan definitif sangat mempengaruhi kinerja serta sistem di tubuh Pemerintah Aceh. Kondisi itu, disebutnya, memberi efek buruk terhadap aktivitas lembaga teknis yang mengurus program kerja dan proyek yang harusnya mampu menggerakkan birokrasi untuk kepentingan membantu rakyat Aceh. “Sehingga kondisi kehidupan masyarakat Aceh yang sedang susah, krisis, dan tanpa kepastian kehidupan menjadi semakin sulit akibat situasi ini,” ujarnya.

Kepemimpinan SKPA yang normal, kata dia, menjadi stimulus kehidupan ril, ekonomi, sosial-budaya. “Setidaknya, serba sedikit, kinerja SKPA bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat Aceh yang sedang dilanda krisis. Apa lagi di tengah kondisi banyak elite politik dan kekuasaan yang tidak memiliki senses of crisis,” kata Taufik.

Ia meyakini, rendahnya realisasi APBA tahun 2023 sekitar 46,41℅ pada triwulan 3 dari target bulan Agustus 2023 sebesar 62℅ diakibatkan banyak SKPA yang tidak bekerja optimal. Misalnya, sekitar pimpinan 10 SKPA yang masih kosong karena meninggal dunia, pension, atau sebab-sebab lain. “Ini sungguh sangat memprihatinkan bagi Aceh. Sangat disayangkan, Pj gubernur terkesan sama sekali tidak peka terhadap kondisi Aceh yang sesungguhnya sedang krisis,” ucapnya.

Karena elitnya tidak punya kepedulian, sambung taufi, makanya tidak mengherankan kalau kemudian kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat semakin semrawut, tidak menentu dan amburadul. “Ini akibat aktivitas ekonomi kehidupan rakyat Aceh selama ini sangat bergantung kepada APBA,” kata pengamat tersebut.

Taufik melanjutkan, kesulitan ekonomi yang diakami masyarakat dapat dibuktikan secara empirik dalam kehidupan masyarakat di pasar-pasar tradisional.  Terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan kehidupan di seluruh Aceh. “Rakyat menjerit karena uang di Aceh dikuasai oleh sekelompok kecil elit dan orang kaya, dan itu tidak dibelanjakan di Aceh, sehingga peredaran uang (velocity of money) di Aceh rendah,” ujarnya.

Karena itu, untuk sekedar membantu, dia menyarankan agar Pemerintah Aceh dan pihak legislatif segera mengambil sikap untuk mengatasi kesemrawutan dan kekacauan birokrasi Aceh akibat tidak diisinya pejabat teknis di birokrasi Pemerintah Aceh. Kondisi itu, sebutnya, sangat berbahaya. Karena, berpotensi merusak dan menghancurkan kondisi ril kehidupan masyarakat Aceh. “Jangan sampai menjadi catatan “sejarah buruk” di tahun 2022-2023 bahwa Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki dan DPRA saat ini merusak kehidupan rakyat Aceh,” pungkasnya.[]

 

Sumber: kabaraktual.id