Penegak Hukum Awasi Serapan Anggaran Covid

Seorang warga sedang divaksin

MEDIAPRIORITAS.Com – Jajaran penegak hukum di daerah diperintahkan untuk melakukan asistensi terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Kapolda dan Kajati mengawasi gubernur, Polres mengawasi bupati, dan Kejari melihat wali kota.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran penegak hukum untuk berkoordinasi dengan kepala daerah di berbagai tingkatan tersebut. Koordinasi dilakukan sehubungan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait penanganan Pandemi Covid-19.

Di dalam pos belanja penanganan Covid itu terdapat berbagai jenis bantuan untuk masyarakat, seperti bansos sembako dan bansos tunai. Lalu, ada juga pembuatan rumah isolasi oleh Pemda serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

“Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel,” kata Kapolri pada acara rapatvirtual jajaran Polri, Rabu (21/7/2021).

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri (Imendagri) Nomor 21/2021 terkait percepatan penyaluran bansos selama masa pandemi Covid-19.

Instruksi itu memerintahkan kepala daerah segera merealisasikan anggaran yang tersedia dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak.[]