Selama Libur Nasional, ASN Aceh tak Dibenarkan Cuti

Sekda Aceh Taqwallah saat menyerahkan SK kenaikan pangkat ASN Aceh beberapa waktu lalu (foto: KABARAKTUAL.id)

MEDIAPRIORITAS.Com – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengeluarkan Edaran yang mengatur mobilitas aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Aceh selama libur nasional. Perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi, cuti tidak dibenarkan.

 

Informasi ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (9/7/2021. Dijelaskan, yang menjadi dasar kebijakan tersebut adalah Surat Edaran (SE) Nomor 061.2/11917.

 

Surat tertanggal 5 Juli 2021 itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Aceh, para Staf Ahli Gubernur Aceh, para Asisten Setda Aceh, kepala SKPA, dan para Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

 

Edaran Gubernur merujuk SE Menpan-RB nomor 13 Tahun 2021. Di dalamnya menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas selama masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: PNS Nongkrong di Warkop Terjaring Razia Satpol PP, Ada yang Sembunyi di Tolilet

Baca juga: Gubernur Banten Ancam Pecat dari ASN Pejabat yang Mengundurkan Diri

Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi ASN selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa Pandemi Covid-19.

 

Iswanto mengatakan, merujuk SE menteri maka Gubernur Aceh menggariskan sejumlah ketentuan bagi ASN di Aceh, yaitu dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021. Ketentuan itu berlaku juga untuk hari-hari kerja lainnya, pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

Baca juga: Terapkan PPKM Mikro, Warung Makan di Banda Aceh Wajib Tutup Jam 5 Sore

Larangan bepergian, dikecualikan bagi pegawai yang melakukan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas. “Pengecualian juga berlaku bagi pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu keluar daerah, tapi harus dapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Kepala SKPA masing-masing,” kata Iswanto.

 

Edaran gubernur juga menjelaskan bahwa pegawai yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus memperhatikan peta penyebaran Covid-19. Larangan memberikan cuti dikecualikan bagi PNS wanita yang akan melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting lainnya.[]

 

Sumber: KABARAKTUAL.id