Soal Gaji Tenaga Kontrak, Plt Bupati Bener Meriah Dituding Berbohong

Plt Bupati Bener Meriah Dailami

BANDA ACEH | BeritaBagus – Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh menyatakan kecewa terhadap Plt Bupati Bener Meriah yang dinilai telah berbohong terkait gaji pegawai kontrak. Awalnya pejabat ini berjanji membayar seluruh gaji yang tertunggak. Ternyata tidak!

Ketua HPBM, Riga Wantona, mengatakan, para pegawai honorer ternyata menerima gaji tidak seperti yang pernah dijanjikan. “Janjinya akan mengakomodir seluruh tunggakan, nyatanya tidak,” kata Riga Wantona seperti dilansir Theacehpost.com, Kamis (30/9/2021).

Menanggapi tudingan tersebut, Plt Bupati Bener Meriah, Dailami, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa gaji tenaga honor belum bisa dibayar semuanya. “Kita bayar bertahap, tapi insya Allah apa yang saya katakan pasti akan terbayarkan,” kata Dailami dalam tanggapan tertulis.

Menurut dia, tunggakan gaji tenaga honor terjadi karena pihaknya masih menunggu DPA perubahan yang sudah disahkan. “Karenanya sekali lagi saya katakan, insya Allah semua yang sudah saya katakan akan kita bayar,” kata Dailami.

Baca juga: Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, Bupati Probolinggo dan Suami Ditangkap KPK

Baca juga: Kades yang Joget Bareng Penyanyi Dangdut Harus Diproses Hukum

Menurut Ketua HPBM, Riga Wantona, janji Plt Bupati Bener Meriah akan mengakomodir seluruh tunggakan gaji tenaga honorer disampaikan pasca-sidang paripurna APBK-P beberapa waktu lalu. Tetapi, berdasarkan laporan yang diterima HPBM, Pemkab Bener Meriah hanya membayar dua bulan, bukan enam bulan atau seperti dikatakan Plt Bupati Bener Meriah saat itu.

“Informasi yang kita dapat di lapangan, tenaga honorer hanya menerima bayaran dua bulan saja, yaitu April dan Mei 2021, bukan enam bulan,” seperti yang disampaikan Kadisdik Bener Meriah di sejumlah media.

Apa yang terjadi, kata dia, tentu saja berbeda dengan yang disampaikan Plt Bupati Bener Meriah yang menyebutkan akan membayar semua tunggakan selama enam bulan.

Riga Wantona juga menyoroti anggaran sebesar Rp 6,3 miliar yang bersumber dari APBK murni untuk pembayaran gaji guru honorer. “Jika APBK murni sudah mengakomodir Rp 6,3 miliar untuk pembayaran gaji tenaga honorer, kenapa Dinas Pendidikan hanya membayar dua bulan saja, sedangkan empat bulan lagi bagaimana,” ujar Riga.[]