Pemerintah Aceh Gandeng BSSN untuk Terapkan Tanda Tangan Elektronik

Pemerintah Aceh tandatangani MoU dengan BSSN (foto: dok Ist)

AQshare.id – Pelayanan birokrasi Pemerintah Aceh bakal mengalami kemajuan satu langkah dengan akan diterapkannya sertifikat dan tanda tangan elektroknik. Untuk keperluan tersebut, Aceh menggandeng Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

Penandatanganan kerja sama program ini dilakukan di Hermes Palace Hotel, Jumat (11/6/2021). Pada acara itu, unsur Pemerintah Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Marwan Nusuf. Sedangkan BSSN diwakili sekretaris utama lembaga tersebut, Syahrul Mubarak.

Asisten 3 Setda Aceh, Iskandar, ikut menyaksikan dan memberi kata sambutan pada acara penandatanganan tersebut. Dia berkata, kerja sama yang dilakukan merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dijelaskan, implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik itu adalah tonggak awal bagi peningkatan jaminan keamanan informasi Pemerintah Aceh. “Dalam hal ini adalah penyematan Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi, sehingga akan mempermudah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aceh,” kata Iskandar.

Elektronifikasi, sebut Iskandar, sudah menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0. Perkembangan itu perlu diikuti agar tidak tertinggal, yang justru akan berdampak pada pelayanan informasi, baik kepada publik secara luas maupun kepada aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, PPID harus menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga, informasi publik dapat diakses dengan mudah dan harapan mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab dapat dicapai.

Kata mantan kepala BKA ini, hanya sedikit informasi yang dapat dikecualikan pada era sekarang. “Maka dari itu, pemenuhan informasi kepada masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang tidak dapat lagi dikesampingkan,” katanya.

Iskandar mengingatkan PPID supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Untuk itu diperlukan kerja keras dan kerja cerdas secara terus-menerus serta meningkatkan komitmen agar pelayanan informasi dapat lebih optimal.

Di sisi lain, ia meminta para kepala SKPA untuk bergegas menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman. Apalagi situasi pandemi Covid-19 telah memaksa semua untuk bekerja, berkarya dengan menerapkan teknologi. “Maka, menguasai teknologi, menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi serta diraih,” pungkasnya.

Baca juga: Deretan Relawan Jokowi yang Dapat Jabatan di Pemerintahan dan BUMN

Baca juga: Diburu Penggemar Boyband Korea, Apa itu BTS Meal?

Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, mengatakan sertifikat elektronik ini adalah suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi dan juga ketersediaan informasi, termasuk intergrity dan nir-intergrity penyangkalan informasi.

Jika teknologi ini dimanfaatkan, katanya, segala proses penandatanganan tidak lagi mengalami kendala waktu atau bahkan tempat, karena sudah memakai sistem elektronik. “Semua bisa ditandatangani dengan cepat dan akuntabel,” katanya.

Kelebihan dari sistem tersebut selain mempermudah proses penandatanganan, juga menjamin keamanan dari pemalsuan tanda tangan. Jika lazimnya tanda tangan bisa dilihat fisik di atas kertas, maka dengan sistem digital tidak terlihat langsung, namun masyarakat bisa memverifikasinya melalui aplikasi yang disediakan BSSN.

Pihak Diskominsa Aceh menyatakan siap menerapkan sistem sertifikasi elektronik tersebut. Marwan mengatakan, teknologi tersebut, saat ini, baru diterapkan untuk kepentingan ASN dan para pemangku kepentingan di Aceh. “Pelan-pelan nanti akan kita terapkan secara lebih luas. Di PPID sudah diterapkan,” ujarnya.[]