Kadisdik Aceh Ancam Kepsek, Silakan Mundur Jika tak Tuntaskan Vaksinasisi Siswa!

Alhudri

BLANGKEJEREN | BeritaBagus – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Alhudri, memerintahkan para kepala SMA, SMK, dan SLB di wilayah itu agar segera menuntaskan vaksinasi siswa. Pada 30 September 2021 diminta agar selesai.

“Ini saya tegaskan kepada kepala SMA, SMK dan SLB. Jika tidak mampu, maka saya persilahkan mundur saja,” ultimatum Alhudri di hadapan para kepala SMA, SMK, dan SLB di SMKN 2 Blang Kejeren, Gayo Lues, Minggu (19/9/2021).

Di depan Sekda Aceh, Taqwallah, yang sedang melakukan kunker di daerah itu, Alhudri mengatakan, vaksin adalah persoalan serius. Karena pentingnya program ini, kata Alhudri, Presiden Joko Widodo turun langsung ke Aceh hanya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi.

Karena itu, dia menekankan kepada kepala sekolah terutama wali kelas untuk melakukan berbagai upaya agar para siswa mau divaksin, kecuali mereka yang memang tidak diizinkan secara medis.

Ia juga menjelaskan, saat berkunjung ke daerah ia mengaku sering ditanya oleh wali siswa bahkan oleh siswa sendiri mengenai kapan sekolah tatap muka akan dibuka kembali. Menurut Alhudri, jika vaksinasi belum tuntas maka sekolah tatap muka belum bisa dimulai.

Baca juga: Jangan Gara-gara Ancaman Pecat Kepsek, Anak Orang Jadi Korban !

“Karena kuncinya selain pakai masker, jaga jarak, adalah vaksin. Jika vaksinasi belum merata maka sekolah tatap muka secara normal seperti sedia kala belum bisa dilakukan,” ujar Alhudri.

Mantan kepala Dinas Sosial Aceh ini mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian. Jangankan Indonesia, katanya, di tingkat dunia pun ekonomi terpuruk. “Begitu juga halnya kita di Aceh. Jam 10 malam harus tutup, sementara setiap orang butuh uang untuk hidup,” kata Alhudri.

Baca juga: Sekda Taqwallah Ancam Stop Dana BOS jika Sekolah tak Sukseskan Vaksinasi

Dia mengajak semua pihak untuk mendukung percepatan vaksinasi siswa. Setelah itu akan dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum. “Tolong Pak Kadisdik kabupaten. Mari kita saling bahu untuk menyukseskan vaksinasi siswa,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, Sekda Taqwallah mengajak semua pihak terutama kepala sekolah dan wali kelas agar mempercepat vaksinasi terhadap siswa usia sekolah. Wali kelas dimintanya melakukan pendekatan kepada murid, sehingga tidak ada yang menolak divaksin.

Vaksin bukan syarat

Berbeda dengan kebijakan di Aceh, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, vaksinasi terhadap terhadap murid tak menjadi syarat bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Seluruh sekolah yang berada di daerah yang menerapkan PPKM Level 1-3 bisa mengadakan PTM terbatas.

“Saya ingin melakukan klarifikasi dan mohon dukungan. Saat ini yang boleh melakukan tatap muka (pembelajaran) adalah semua di PPKM Level 1-3 dan vaksinasi tidak menjadi kriteria atau harus menunggu vaksinasi dulu untuk boleh,” ujar Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Sekda Taqwallah Permalukan Kepsek: “Makan Gaji Buta Kamu”

Nadiem menjelaskan syarat vaksin hanya diberlakukan untuk guru dan tenaga pendidik bagi sekolah berada di daerah PPKM Level 1-3 menggelar PTM terbatas. Terutama bagi tenaga pendidik atau guru berada di kota besar seperti DKI Jakarta dan Surabaya.

“Jadi yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga pendidiknya sudah disuntik vaksin dua kali. Merekalah yang wajib, terutama di kota-kota besar, seperti DKI dan Surabaya,” ujar Nadiem.

Nadiem mengakui sekolah tak bisa tergesa-gesa untuk melakukan PTM terbatas. Menurut Nadiem sekolah mesti mempersiapkan diri untuk memenuhi daftar periksa sebagaimana yang tercantum dalam SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19.

“Tentunya waktu untuk menyiapkan daftar periksa itu akan makan waktu. Banyak sekolah-sekolah mungkin membutuhkan satu dua minggu untuk memenuhi daftar periksanya dan lain-lain,” kata Nadiem.

Usul DPR

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Fraksi NasDem, Ratih Megasari, mengusulkan vaksinasi menjadi syarat pembelajaran tatap muka di sekolah. Dia ingin para siswa sudah disuntik vaksin sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan.

“Saya usul agar tiap sekolah punya ceklis bahwa yang masuk itu adalah sekolah yang sudah divaksin untuk yang di atas 12 tahun yang sudah bisa vaksin,” kata Ratih, dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Rabu (25/8).Selain itu, Ratih ingin para orang tua siswa harus dipastikan sudah vaksin. Tujuannya agar ada jaminan bahwa anak-anaknya sudah terlindungi.

“Orang tuanya juga harus sudah divaksin karena kita tidak tahu kalau orang tuanya belum divaksin kan ngga ada jaminan ini anaknya sudah bersih atau belum,” ucapnya.

Ratih berharap, dengan adanya verifikasi vaksin untuk sekolah bisa semakin memperketat bagi anak yang ingin masuk sekolah secara fisik. Hal ini juga menjadi motivasi agar mau divaksinasi.

“Ini juga saya harap bisa jadi motivasi tambahan agar ikut mendaftarkan diri untuk vaksin, jadi ini sangat peting diterapkan untuk sekolah-sekolah,” pungkas Ratih.

Dalam rapat dengan Komisi X DPR sebelumnya, Nadiem juga mengingatkan bahwa vaksinasi pelajar bukan syarat pembukaan sekolah. Dia mengatakan pembukaan sekolah tergantung pada level PPKM di daerah tersebut.

“Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1.2,3, itu saja,” Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/8).

Meski demikian, vaksinasi guru menjadi syarat wajib apabila sekolah ingin memulai PTM. “Tapi vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin dia wajib memberi opsi tatap muka,” ungkapnya.

Selain itu, Nadiem menyampaikan 63 persen sekolah di Indonesia yang berada di PPKM Level 1,2,3 sudah bisa membuka sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM). “PPKM level 1,2,3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1,2,3,” kata

Nadiem menyebut banyak pihak terkejut dengan jumlah sekolah yang boleh PTM. Oleh karana itu, dia meminta DPR membantu agar mensosialisasikan agar PTM segera dimulai di 63 persen sekolah tersebut.

“Mohon dukungan komsii X untuk menyuarakan ini lagi dan lagi kepada Pemda, kepada tokoh masyarakat di dapil agar 63 persen sekolah segera laksanakan PTM terbatas,” pungkasnya.[*/merdeka.com]