Ultimatum AMARAH: Tolak Pertanggungjawaban APBA 2020, Lengserkan Nova !

BANDA ACEH | BeritaBagus – Rakyat Aceh benar-benar telah hilang kesabaran. Mereka muak melihat kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah yang berselemak masalah. Karena itu, DPRA diminta agar menolak pertanggungjawaban APBA 2020 dan melengserkan Nova dari jabatan gubernur.

Desakan itu disuarakan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Aceh (AMARAH) yang melakukan aksi hearing dengan pimpinan dan anggota DPRA, Senin (2/8/2021). Para mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRA Safaruddin.

Dalam pernyataannya, mahasiswa mengatakan, Nova Iriansyah tidak memiliki visi yang jelas memimpin Aceh. Yang terlihat selama ini program-program yang dijalankan lebih mengutamakan kepentingan aparatur, bukan kepentingan masyarakat.

Baca juga: Pengadaan Mobil Dinas Aceh Terlalu Dipaksakan, Langgar Qanun tetap Lanjut

Baca juga: Dibangun Mahal-mahal, Gedung Pers Simeulue tak Berfungsi

Pemerintahan Nova, dinilai, tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia juga tidak memiliki konsep untuk melakukan stimulus ekonomi, sehingga produktivitas masyarakat tidak tumbuh. “Akibatnya, telah dua kali Aceh menjadi juara termiskin se-Sumatera,” kata aktivis AMARAH.

Karena itu, di depan anggota DPRA, mereka menuntut legislatif melangambil langkah-langkah guna menyelamatkan Aceh. Mereka berharap, DPRA tidak berlama-lama lagi membiarkan daerah dan masyarakat Aceh tersiksa akibat kebijakan pemerintahan yang sama sekali tidak pro-rakyat. “Tolak Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 dan lengserkan Nova,” tuntut mereka.

Apa jawaban DPRA?

Wakil ketua DPRA Safaruddin menyatakan sangat mengapresiasi inisiatif para mahasiswa yang tergabung dalam AMARAH telah menyuarakan suara rakyat. Kata Safaruddin, apa yang disampaikan para mahasiswa selaras dengan perjuangan DPRA.

Dengan adanya aksi dan penyampaian aspirasi ini, kata Safaruddin, berarti para mahasiswa telah ikut mengawal kerja DPRA. Dia mengoreksi adik-adik mahasiwa, bahwa Dewan sedang membahas rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020. Sedangkan LKPJ Gubernur tahun 2020 sudah selesi dibahas di paripurna dengan banyak catatan.

Disebutkan, yang akan ditolak Dewan adalah Raqan pelaksanaan APBA 2020. “Pembahasan soal Raqan pertanggungjawaban APBA 2020 ini sedang berproses. Minggu depan mungkin sudah diparipurnakan,” katanya.

Terkait desakan desakan pemakzulan Nova, wakil ketua DPRA itu mengatakan, bahwa secara konstitusi pihaknya memang memiliki hak untuk itu. Tapi, pengalaman yang sudah-sudah, proses ini memakan waktu yang relatif panjang. “Sering kali terhenti di tengah jalan,” kata politisi Gerindra ini.

Meski demikian, melihat kondisi Aceh akhir-akhir ini, dia menilai, bisa jadi fraksi-fraksi di DPRA akan menggunakan hak interpelasi. “Kami tidak ingin mendahului fraksi-fraksi dan anggota yang memiliki hak,” ujarnya.

Pada bagian akhir pernyataannya, Safaruddin mengatakan, bahwa aspirasi yang disuarakan AMARAH dengan suara hati anggota Dewan memiliki kesamaan. “Bahwa kita menginginkan seorang pemimpin yang peka terhadap permasalahan sosial,” ujarnya.[]