Soal Obat Sirup, BPOM Plin-plan

Kepala BPOM, Penny K Lukito, menjelaskan perkembangan penanganan perusahaan farmasi melanggar ketentuan pembuatan obat sirup yang diduga telah memicu gagal ginjal akut pada anak. Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Tapos, Depok, Rabu 9 November 2022 (foto: Kompas.com)

Banda Aceh | BeritaBagus – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) RI karena dianggap melakukan kebohongan publik pada Jumat (11/11/2022). Lembaga ini kurang teliti dalam bekerja, sehingga mengancam keselamatan masyarakat.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, mengatakan, BPOM tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Oktober 2022 mengumumkan 5 obat memiliki kandungan cemaran EG dan DEG, namun pada tanggal 21 Oktober 2022 pernyataan itu direvisi. BPOM menyatakan hanya 2 obat yang tidak tercemar.

Karena cara kerja lembaga ini yang tidak profesional, KKI menggugat BPOM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu telah didaftarkan dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 11 November 2022.

Alasan KKI menggugat karena beberapa tindakan BPOM dianggap telah melakukan pembohongan publik dan itu juga dikateorikan sebagai tindakan melawan hukum penguasaan. “Pertama karena tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. Tanggal 19 Oktober 2022 mengumumkan hanya 5 obat memiliki kandungan EG dan DEG tapi pada tanggal 21 Oktober 2022 merevisi keterangan bahwa 2 obat yang tidak tercemar,” kata David.

Pada 22 Oktober 2022, BPOM juga mengumumkan 133 obat tidak tercemar, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 menambah 65 obat sehingga 198 obat diumunkan tidak tercemar EG dan DEG.

Tanggal 6 November 2022, BPOM mengubah lagi pernyataan. Dari 198 obat sirup, terdapat 14 sirup obat dinyatakan tercemar EG dan DEG. Pada 6 November 2022, BPOM malah mencabut pernyataan tanggal 28 Oktober 2022. “Konsumen seperti dipermainkan,” kata David.

Kemudian, BPOM menyatakan 198 Sirup Obat yang dinyatakan tidak tercemar, tidak berlaku lagi. Karena, dari 198 terdapat 14 sirup obat tercemar EG dan DEG. “Tindakan tersebut jelas membahayakan karena BPOM tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengawasi peredaran sirup obat dengan baik,” lanjutnya.

Dia menambahkan, tindakan BPOM dalam mengawasi sirup obat dinilai tergesa-gesah dan melimpahkan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengujian sirup obat kepada industri farmasi.

Hal ini, menurut KKI, merupakan tindakan yang melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas. “Badan Publik seperti BPOM itu seharusnya melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri bukan diaerahkan ke industri farmasi,” jelasnya.

Selain melanggar Asas Profesionalitas, BPOM juga dianggap melanggar Asas Kecermatan karena berubah-rubah pengumuman daftar sirup obat yang tercemar dan tidak tercemar EG dan DEG.

Kemudian, BPOM pun juga melanggar Asas Keterbukaan karena Pengumuman Daftar Sirup Obat tersebut membahayakan dan merugikan hidup orang banyak.

“BPOM jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa karena dari awal tidak inisiatif dan dalam perkembangannya malah melimpahkan kesalahan ke Kemenkes dan Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian,” papar David.

Lembaga KKI menginginkan Majelis Hakim mengabulkan tiga hal, yaitu:

  1. Menyatakan BPOM RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,
  2. Menghukum BPOM RI untuk melakukan pengujian seluruh sirup obat yang telah diberikan izin edar serta
  3. Menghukum BPOM RI untuk meminta maaf kepada Konsumen Indonesia dan Masyarakat Indonesia

Catatan tambahan, KKI merupakan Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tekait dengan peredaran obat yang disinyalir menyebabkan gagal ginja akut.

“Dalam hal ini kami mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh BPOM RI,” ujar David Tobing, Senin (14/11/2022).[]