Soal Dana Publikasi, Pemerintah Aceh belum Dukung Pers yang Sehat dan Profesional

Hendro Syaki (foto: Ist)

BANDA ACEH | BeritaBagus – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, selama ini, terus mendorong pemerintah untuk ikut terlibat secara aktif menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Peran itu bisa diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang mendukung pers yang sehat dan profesional.

Untuk melahirkan cara kerja birokrasi yang profesional terkait iklim usaha industri pers yang sehat, JMSI Aceh telah mendorong diterapkannya sistem e-catalog lokal dalam skema kerja sama dengan perusahaan pers. “Sebab, bagaimanapun, sebagai entitas bisnis, perusahaan pers dituntut bekerja profesional, dan mempraktekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Hendro Syaki, ketua JMSI Aceh.

Menurut Pemred media siber popularitas.com itu, dengan menerapkan e-catalog dalam pembelanjaan biaya iklan/publikasi, maka pemerintah Aceh setidaknya sudah melakukan dua hal. Pertama, mendorong tumbuhnya pers yang sehat dan profesional di Aceh. Sehingga, semakin memperkecil ruang bagi pihak tertentu yang hanya memanfaatkan pers untuk kepentingan sempit.

Kedua, lanjutnya, dengan menyediakan saluran yang akuntabel melalui e-catalog maka pengelolaan anggaran publik oleh pemerintah Aceh akan terhindar dari penilaian negatif seakan-akan ikut berkolulisi dengan media-media yang diduga partisan. “Dugaan seperti ini ini tentu tidak sehat dan memiliki indikasi bahwa pemerintah Aceh mematikan fungsi pers sebagai lembaga kontrol,” ujarnya.

Dengan menerapkan e-catalog, kata Hendro, pemerintah Aceh tidak hanya profesional dalam melakukan pengelolaan anggaran tapi juga menghilangkan pilih kasih terhadap media. “Biarlah sistem yang bekerja. Jangan lagi meneruskan pola lama yang mengandalkan interaksi personal yang cenderung tidak sehat,” kata dia.

Dia menambahkan, JMSI telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan e-catalog dalam mendukung pers sejak 2021.  Gagasan itu selanjutnya dikuatkan dengan rekomendasi KPK RI dan LKPP yang menegaskan agar kerja sama media dalam tata kelola pemerintah Aceh dapat diselenggarakan dengan sistem e-catalog. Dan hal tersebut juga diberlakukan secara nasional.

Dijelaskan, lewat e-catalog, setiap perusahaan pers wajib terdaftar pada sistem LPSE dan juga melalui Sistem informasi kinerja penyedia (SiKAP) LKPP. “Namun faktanya, saat sebagian besar anggota JMSI Aceh ingin aktif mendorong penggunaan e-catalog, justru pemerintah Aceh masih setengah hati menggunakannya. Hal tersebut tentu saja melabrak rekomendasi LKPP dan juga KPK RI,” kata Hendro.

Ia berharap, sistem kerja sama antara pemerintah dan perusahaan pers dapat lebih baik ke depan. “Sudah sepantasnya dilaksanakan apa yang telah menjadi rekomendasi LKPP dan KPK RI terkait penerapan e-catalog dalam kerjasama media,” pungkasnya.[]