Rezim Nova Ingin Manfaatkan APBA-P untuk Goal-kan Anggaran Berkode Apendiks

Azhar Abdurrahman

BANDA ACEH | BeritaBagus – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) DPR Aceh, Azhar Abdurahman, mengatakan, Gubernur Nova Iriansyah berkeinginan keras mengajukan APBA-P karena satu tujuan. Diduga, mereka ingin menggoalkan anggaran berkode appendiks.

Politikus Partai Aceh itu menjelaskan, pihaknya telah menemukan SKPA yang memprogramkan anggaran senilai Rp 179 miliar yang disiapkan tanpa melalui proses tender. “Semua ingin dilegalkan, dan dana siluman itu bisa bertambah lagi,” kata Azhar Abdurahman seperti dilansir dari Nukilan.id, Senin (27/9/2021).

Menurut Azhar, Pemerintahan Nova ingin bermain-main di akhir masa jabatannya. Ia menyesalkan, permainan haram itu dilakukan dengan mengorbankan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni senilai Rp 350 miliar di Dinas Perumahan dan Permukiman. “Ada SKPA yang melaporkan kepada pansus soal paket nontender yang berkode Apendiks. Mereka akui paket tersebut, namun ada SKPA yang belum mengakuinya, dan ini terus ditelusuri,” kata Azhar.

Paket yang berkode AP ini, kata dia, semua tidak bisa dieksekusi. Jika dipaksakan untuk direalisasikan, maka harus melewati pembahasan APBA-Ptahun 2021. Kata Azhar, dana berkode AP tidak melalui penyusunan anggaran yang resmi, juga tidak dimasukan dalam Peraturan Gubernur Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), dibahas dalam KUA-PPAS dan tidak masuk dalam paripurna APBA.

Dia merincikan, sebagian dana rumah layak huni yang dialihkan ke paket AP ditemukan di DKP sebanyak 300 paket (Rp 52 miliar), Disdik Dayah 38 paket (Rp 27,7 miliar), Arpus 161 paket (Rp 32,2 miliar), Perkim 36 paket (Rp 30, 9miliar), UKM 4 paket (Rp 5,3 miliar), Dinas Syariat Islam 12 paket (Rp 1,7 miliar), MAA 35 paket (Rp 6,3 miliar), Dishub 34 paket (Rp 6,2 miliar), Dinsos 3 paket (Rp 1,4 miliar), dan BAPPEDA 2 paket (Rp 1,4 miliar).

Azhar menambahkan, selaku anggota Banggar dia telah mempertanyakan kenapa semua paket kegitan itu dilabelkan. “Ini perlu penjelasan dari pemerintah Aceh. Karena, seharusnya paket ini dapat dieksekusi. Kenapa harus digantung sehingga tidak bisa direalisasi,” ujarnya.

Menurut Azhar, inilah dosa-dosa pemerintah Aceh telah menyusun anggaran yang salah pada tahun 2021. Pihak Dewan, kata Azhar, melihat apa yang dilakukan pihak eksekutif punya maksud untuk membodohi. “Makanya, pihak DPRA perlu berhati hati. Jangan terjebak, mereka ingin mensuplai angka gelondongan untuk menghapus dosa,” ujarnya.[*/nukilan]