Pembekuan PMI Kota adalah Bentuk Arogansi Ketua PMI Aceh

Nasrul Zaman

BANDA ACEH | BeritaBagus – Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, mengatakan, penjatuhan sanksi terhadap pengurus PMI harusnya diawali langkah pembinaan dan pendampingan. “Bukan langsung main bekukan,” ujarnya, Kamis (30/6/2022).

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, ia menjelaskan, apa yang dilakukan ketua PMI Provinsi, yakni membekukan secara sepihak kepengurusan PMI Banda Aceh adalah bentuk arogansi. Sebagai organisasi kemanusiaan yang sifatnya nirlaba dan dibentuk oleh relawan KSR dan PMR pada tingkat kabupaten/kota, kata Nasrul, PMI Aceh tidak boleh bertindak seperti itu.

Dia mengatakan, semua bentuk hukuman dari jaringan yang lebih tinggi harus melalui langkah langkah pembinaan dan pendampingan. PMI itu, sebutnya, pada setiap levelnya memiliki organ Dewan Kehormatan yg berfungsi utk menegakkan statuta dan AD/ART PMI pada setiap level. “Sehingga, PMI tingkat lebih tinggi sudah seharusnya meminta pendapat bahkan persetujuan dewan kehormatan sebelum membuat putusan apapun,” tegasnya.

Baca juga: PMI Banda Aceh Harus Sediakan Darah Minimal 100 Kantong Setiap Hari

Nasrul juga mengingatkan, kepengurusan PMI kabupaten/kota adalah hasil pemilihan para relawan, bukan dibentuk atau ditunjuk oleh PMI provinsi. “Jadi sangat tidak wajar jika keputusan pembekuan atau apapun tindakan yang tidak melibatkan pihak pemberi mandat, yaitu para relawan, dilakukan oleh PMI provinsi,” kata akademisi ini.

Menurut Nasrul, arogansi ini harus dihentikan. PMI Aceh jangan menunjukkan semangat seolah-olah sudah “sangat benar” padahal ada puluhan PMI kabupaten/kota lain yg butuh “perhatian mereka”.

Dia menilai, tindakan pembekuan juga tidak pada tempatnya jika melihat hasil audit PMI Pusat yg menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam peristiwa pengiriman darah ke Tangerang beberapa waktu lalu. Di sini lain, polisi juga belum menyatakan apapun atas hasil penyelidikannya.

Baca juga: Pengurus PMI Banda Aceh Dibekukan

Nasrul menduga, PMI Provinsilah sebenarnya yang menjadi biang kekisruhan di PMI Banda Aceh selama ini. Kata dia, tujuan akhir dari dimunculkannya kekacauan tersebut adalah memcabut mandat pengurus PMI Banda Aceh yang baru 6 bulan berjalan.

Sebagai pendonor rutin PMI, dia berharap PMI Pusat segera turun ke Banda Aceh untuk melihat duduk permasalahan secara jernih tanpa emosional terhadap relasi PMI Aceh dengan PMI Banda Aceh. “Sehingga pembekuan pengurus dapat dibatalkan dan dilakukan evaluasi mendalam terhadap PMI Aceh atas kinerja mereka selama ini,” ucap Nasrul.

Penuh intrik

Seorang relawan PMI mengatakan, ketua PMI Aceh Murdani Yusuf telah memainkan peran penuh intrik sejak Musyawarah Kota (Mukot) PMI Banda Aceh berlangsung tahun lalu. Dia diduga menggalang dukungan untuk kemenangan calon tertentu dengan cara-cara tidak sehat.

Ada yang mengatakan, para pemilik suara dikarantina di sebuah tempat khusus. Mereka difasilitasi hingga acara pemilihan berlangsung.

Sumber ini menyebut, Murdani bahkan pernah mengancam pimpinan sidang yang dinilainya tidak melaksanakan tugas sesuai keinginan dia. “Muskot ini bisa saya batalkan. Saya bisa menunjuk langsung ketua PMI Kota Banda Aceh,” ancamnya seperti ditirukan sumber media ini.

Yang aneh, sebut sumber ini lagi, kepemimpinan Murdani tidak konsisten. Setelah mendukung Dedi Sumardi pada Muskot PMI Kota banda Aceh, dia juga yang mendongkel kepngurusan Dedi yang baru seumur jagung. “Kita tidak tahu apa motif yang bersangkutan,” ucap sumber ini.[]