Disdik Aceh Kangkangi Aturan, Mutasikan Kepsek Berstatus Sekolah Penggerak

Sekda Aceh, Taqwallah, saat melantik 368 kepala SMA/SMK/SLB se-Aceh baru-baru ini (foto: Humas Aceh)

BANDA ACEH | BeritaBagus – Mutasi kepala sekolah jenjang SMA/SMK/SLB yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh, baru-baru ini, menuai masalah. Ternyata, mutasi tersebut melanggar Nota Kesepahaman yang telah disepakati dengan Kemendikbud Ristek.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, Kemendikbud menjatuhkan sanksi tegas untuk Aceh. Daerah ini tidak dibenarkan mengikuti program Sekolah Penggerak tahun depan. Sanksi ini bisa berakibat sekolah tidak mendapatkan pembinaan dari Kemendikbud.

Baca juga: Kacabdis Pendidikan Agara Diterpa Isu Pungli, Jabatan Kepsek Dibandrol Rp 20 Juta

Dalam surat Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor 1962/C/DM.05.03/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Tindaklanjut Perubahan Status Kepala Sekolah Pelaksana PSP dijelaskan, bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang melakukan pelanggaran terkait implementasi program Sekolah Penggerak.

Baca juga: Pembayaran Gaji 9000-an Guru Kontrak Disdik Aceh Diduga Menyalahi Aturan

“Sebagaimana hasil klarifikasi yang kami lakukan terhadap 7 Provinsi dan 32 kabupaten/kota, terdapat 3 provinsi dan 1 kota pelaksana PSP yang melanggar Nota Kesepakatan yakni Provinsi NTT, Provinsi Lampung, Provinsi Aceh, dan Kota Ternate,” begitu bunyi surat Dirjen.

Surat Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (foto: dok Ist)

Sesuai Kepmendikbud Nomor 371/2021, ditegaskan, provinsi/kabupaten/kota yang melanggar dikenakan sanksi tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah calon pelaksanaan program sekolah penggerak pada angkatan berikutnya.

Baca juga: Rektor USK: Kualitas Pendidikan Aceh Sekarang Lebih Buram dari Kertas yang Buram

Dalam lampiran surat dijelaskan, bahwa yang menjadi masalah pada mutasi kepsek di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh adalah pergantian kepala SMAN 3 atas nama Syarwan Joni yang dipromosikan menjadi kepala cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh/Aceh Besar. Dijelaskan, kepala sekolah baru (pengganti Syarwan Joni) yaitu Muhibbul Kibri belum memiliki surat pendukung terkait kepala sekolah penggantinya.

Karena itu, penggantian kepala SMAN 3 Banda Aceh dinyatakan melanggar ketentuan karena pihak Dinas Pendidikan Aceh menyiapkan kepala sekolah pengganti dari sekolah lain, bukan dari guru penggerak atau kepala sekolah cadangan atau anggota komite pembelajaran. “KS Pengganti Pak Muhibbul Kibri mendaftar PSP angkatan 3,” demikian penjelasan surat itu.[]