Mantan Ketua DPRK Simeulue Tersangka SPPD Fiktif

BANDA ACEH | BeritaBagus –Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan enam orang tersangka dalam kasus SPPD fiktif. Di dalamnya ada mantan ketua dan anggota aktif DPRK Simeulue, juga aparatur pengelola anggaran.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Raharjo Yusuf Wibisono, mengatakan, sebenarnya ada dua kasus di Simeulue. Pertama, perjalanan dinas dengan total anggaran Rp 5,5 miliar. Kemudian, Bimtek Rp 500 juta.

“Tapi setelah diperiksa, hanya kegiatan perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dimana bill hotel, tiket pesawat, semuanya fiktif,” kata Raharjo, Kamis (22/7/2022).

Berdasarkan pengembangan kasus, kata dia, akhirnya Kejati menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah oknum ketua DPRK periode 2014/2019 dengan inisial M, dua anggota Dewan aktif masing-masing IR dan PH, A selaku Penggunaan Anggaran pada Sekretariat DPRK, MRP dan R selaku pejabat pengelolaan keuangan, dan bendahara pengeluaran.

Dijelaskan, dalam proses penyelidikan ditemukan bukti bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, mengadakan perjalanan dinas fiktif. Itu terjadi pada 2019.

Waktu itu, Pemkab Simeulue menyediakan anggaran sebanyak Rp 6 miliar lebih untuk Sekretariat DPRK. Dana itu digunakan untuk perjalanan dinas dan kegiatan bimtek.

Pat gulipat SPPD fiktif ini dilakukan dengan cara mengolah berbagai bukti perjalanan, seperti bill hotel dan tiket pesawat. “Inisiatif pemalsuan dokumen ini datang dari tersangka M yang mengarahkan tersangka R untuk menyediakan tiket pesawat dan bill hotel fiktif,” kata Raharjo.

Kasus ini, sebelumnya, ditangani Kejari Simeulue. Belakangan diambil alih oleh Kejati Aceh. Tapi, penanganannya sempat berlarut-larut akibat izin gubernur Aceh yang terlambat turun.[]