Kadisdik Aceh Alhudri Akan Panggil Kacabdis Agara, Terkait Isu Jual Beli Jabatan Kepsek

Alhudri

BANDA ACEH | BeritaBagus – Setelah merebak isu jual-beli jabatan yang diduga melibatkan anak buahnya di Aceh Tenggara (Agara), Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, dikabarkan segera mengambil tindakan. Kepada portal AJNN, Alhudri menyatakan segera memanggil Kacabdi Agara yang telah menimbulkan kehebohan tersebut.

Alhudri mengaku terkejut mendengar informasi terkait praktek jual-beli jabatan yang melibatkan kepala cabang dinas (Kacabdis) pendidikan Aceh Tenggara. Dia berjanji untuk segera memanggil Kacabdis itu guna meminta klarifikasi.

Dilansir dari AJNN, Selasa (13/7/2021), selain memanggil kepala cabang dinas (Kacabdis) Aceh Tenggara, Alhudri juga akan menurunkan tim guna menyelidiki dugaan praktek pungli di sana. “Jika benar informasi itu, saya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas,” kata Alhudri, Senin (12/7/2021), dikutip dari AJNN.

Baca juga: Kacabdis Pendidikan Agara Diterpa Isu Pungli, Jabatan Kepsek Dibandrol Rp 20 Juta

Baca juga: Kacabdin Agara: Saya tidak Segan-segan Copot Kepsek yang Berkinerja tidak Baik

Dia berkata, memajukan pendidikan Aceh butuh kerja sama semua kalangan. Makanya, apapun kritik dan masukan yang ditujukan untuk kemajuan pendidikan pasti diterima. “Kami sangat terbuka dengan segala kritikan dan masukan demi kemajuan pendidikan Aceh,” kata mantan Kadis Sosial Aceh ini.

Sebelumnya, merebak isu, khususnya di Aceh Aceh Tenggara, mengatakan oknum Kacabdis setempat berinisial Srp terlibat dugaan praktek jual beli jabatan kepsek. LSM di sana menuding oknum Kacab mematok tarif Rp 20 juta untuk calon kepsek baru. Sedangkan mereka yang ingin tetap bertahan cukup membayar Rp 15 juta.

Seorang dosen di Banda Aceh yang dimintai tanggapannya terkait isu pungli itu enggan memberi komentar banyak. Apa lagi, katanya, karena informasi ini baru sebatas isu. “Tapi, biasanya tidak mungkin ada asap kalau tidak api,” ujar akademisi ini memberi tamsilan

Tindakan tegas

Minggu lalu, Kacabdin Aceh Tenggara Sarpin M.Pd mengatakan kepada media ini bahwa kewenangan mengevaluasi kepala sekola ada di tangannya. “Untuk kepsek SMA dan SMK, saya akan terus mengevaluasi, memonitor kinerja mereka. Saya sebagai Kacabdin tidak akan segan-segan untuk mengganti atau pun mencopot kepsek2 yang kinerjanya tidak baik,” tulis Sarpin melalui chat WA.

Pejabat yang baru beberapa bulan dilantik itu terkesan sangat bersemangat membangun kualitas pendidikan jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangannya di Kabupaten Aceh Tenggara. “Karena, bagi saya, kepentingan memajukan kualitas pendidikan di Aceh Tenggara merupakan prioritas saya selama saya menjabat sebagai Kacabdin,” kata Sarpin.

Baca juga: Mutu Pendidikan Jauh dari Harapan karena Aceh tak Punya Blue Print

Ia juga menyinggung soal jabatan ketua MKKS yang sempat dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk LSM Aceh Tenggara. Sebelumnya ada pernyataan yang menyebutkan Sarpin main tunjuk saja dalam penentuan ketua MKKS.

Terkait masalah tersebut, Sarpin mengatakan bahwa soal jabatan ketua MKKS bukan kewenangan dia sebagai Kacab. “Pergantian ketua MKKS itu di luar tupoksi saya sebagai Kacabdin. Karena peroses pemilihan MKKS dilakukan melalui aturan yang sudah di tetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya sempat beredar isu, bahwa diduga ada praktek pungli dalam rencana mutase kepala SMA/SMK di Aceh Tenggara. Disebut-sebut, untuk promosi seorang calon harus menyetor Rp 20 juta, sedangkan mereka yang sudah menjabat dan ingin tetap bertahan harus membayar Rp 15 juta.

Kacabdin Agara telah membantah tegas tudingan tersebut. Berita itu tidak benar. Saya sebagai Kacabdin tidak ada melakukan seperti apa yang diberitakan. Mohon maaf. Itu jawaban dari saya,” tulis Sarpin dalam chat WhatsApp (WA), Jumat (9/7/2021) pagi.[]