Jawaban Sekda Mengada-ada, Pimpinan DPR Aceh Gebrak Meja

Suasana rapat Banggar DPR Aceh

MEDIAPRIORITAS.Com – Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin sempat menggebrak meja setelah mendengar jawaban ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA),Taqwallah, terkait penggunaan dana refocusing APBA 2020. Sekda Aceh itu berteori, bahwa dana refocusing boleh digunakan untuk keperluan lain-lain di luar penanganan Covid-19.

Di depan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh, Taqwallah, mengatakan, penggunaan dana refocusing APBA tahun 2020 yang berjumlah lebih dari Rp 2 triliun tidak harus untuk penanganan Covid-19. Bisa juga digunakan untuk lain-lain. Sekda juga menjelaskan pendapatnya ini lewat keterangan tertulis yang dibagikan ke berbagai media.

Selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Taqwallah menyampaikan penjelasan itu untuk merespon pertanyaan anggota DPRA terkait penggunaan dana refocusing APBA tahun 2020 yang bersumber dari dana Otsus.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh mempermasalahkan banyaknya penggunaan dana refocusing tahun 2020 untuk belanja aparatur, seperti untuk rehab gedung Sekda Aceh dan pengadaan mobil dinas di sejumlah SKPA.

Taqwallah berdadalih, selama ini, dia membedakan antara pengertian dana refocusing dengan dana penanganan covid. “Jadi, pengertian refocusing kita mencoba bagi. Ada kegiatan penanganan Covid, itu kita istilahkan penanganan Covid, bukan refocusing. Yang penanganan Covid, ya namanya penanganan Covid. Kalau saya, saya pisahkan,” kata dia.

Baca juga: Pengadaan Mobil Dinas Aceh Terlalu Dipaksakan, Langgar Qanun tetap Lanjut

Baca juga: Ultimatum AMARAH: Tolak Pertanggungjawaban APBA 2020, Lengserkan Nova !

Ia memberi penjelasan, yang dimaksud dengan refocusing adalah kegiatan pertama yang dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan setelah itu, tiga kali lagi, bukan refocusing tapi pergeseran anggaran. “Kami lebih mengistilahkan dana penanganan Covid. Jadi, refocusing itu tidak identik dengan dana penanganan Covid. Mungkin di situ kita beda,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Bappeda, Teuku Ahmad Dadek. Anggota TAPA ini mengatakan, sebenarnya refocusin hanya terjadi satu kali, yaitu pada pergeseran pertama. “Refocusing ini ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan non-Covid, yang kedua kegiatan Covid,” kata Dadek.

Kegiatan non-Covid, kata Dadek, terkait rasionalisasi kegiatan-kegiatan di SKPA terutama yang bersumber dari dana Otsus, karena ada pengurangan dana sebesar Rp 1,4 triliun oleh Pemerintah Pusat. Yang kedua, kegiatan untuk penanganan Covid, yaitu untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi.

Untuk kesehatan, papar Dadek, terdapat sekitar Rp 610,8 miliar. Dari jumlah tersebut yang berhasil direalisasikan sebanyak Rp 475,5 miliar.

Penjelasan Taqwallah dan Dadek itu membuat anggota Banggar terkejut. Mereka menyatakan apa yang disampaikan oleh TAPA itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan juga sejumlah peraturan menteri yang mengatur tentang refocusing.

“Di situ sudah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk menyesuaikan belanja barang jasa sekurang-kurangnya 50 persen. Juga belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen. Dan, juga penyesuaian belanja pegawai,” kata Iskandar Usman salah seorang anggota Banggar.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, anggaran hasil penyesuaian itu digunakan untuk keperluan belanja kesehatan dan hal lain terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Kemudian, untuk penyediaan jaring pengaman sosial dan terakhir untuk penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha di daerah tetap berjalan.

“Tidak ada disebutkan untuk hal-hal selain yang telah disebutkan dalam PMK itu. Saya menginginkan tambahan penjelasan dari Pak Sekda karena kita harus clear-kan dulu masalah,” kata Iskandar.

Amiruddin Idris, anggota badan anggaran dari PPP, juga mengungkapkan kebingungan terhadap pernyataan Sekda. Menurut dia, Perppu yang dikelularkan oleh Presiden Jokowi tidak akan ada jika tanpa ada Covid. Jadi, tidak ada alasan pemakaian uang refocusing untuk kegiatan selain penanganan Covid seperti membeli mobil kepala dinas atau kegiatan untuk aparatur lainnya. “Dalam rangka penanganan Covid ini besar kepentingannya untuk masyarakat,” kata Amiruddin Idris.

Ali Basrah dari Partai Golkar mengatakan, perintah perubahan anggaran melalui Pergub hanya untuk tiga hal. Apabila ada penggunaan di luar tiga hal itu, maka harus melalui qanun. “Seperti rebabilitasi ruangan Sekda atau pengadaan mobil di lingkup sekretariat harus dilakukan melalui pembahasan dengan DPRA untuk melahirkan perubahan APBA. Laporkan kepada DPRA, kita lakukan perubahan. Itu yang tidak terjadi,” kata dia.

Taqwallah dan Teuku Ahmad Dadek tidak menanggapi lagi apa yang dipertanyakan oleh anggota badan anggaran terkait refocusing. Rapat antara Banggar dengan TAPA merupakan pertemuan terakhir yang dilakukan lembaga DPRA sebelum menyusun pendangan akhir.

Rapat yang dimulai sejak Rabu pagi, 4 Agustus 2021 dan berakhir hingga Kamis dinihari 5 Agustus 2021 itu dihadiri oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin.

Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin, sebelum menutup rapat menyatakan kekecewaannya terhadap TAPA yang tidak pernah serius dalam membahas pertanggungjawaban APBA tahun 2020. Sementara Wakil Ketua Hendra Budian juga menyatakan hal yang sama. Menurut Hendra Budian, TAPA tidak pernah punya political will untuk membahas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020 yang anggarannya telah digunakan oleh Pemerintah Aceh.[]