Jangankan Jadi Timses, Like dan Share Postingan Kampanye Aja ASN Gak Boleh

Puadi

Banda Aceh | BeritaBagus – ASN atau PNS jangan coba-coba jadi tim sukses (timses) pemilu atau pilkada. Melakukan like dan share postingan kampanye saja dilarang, apa lagi terjun langsung ke lapangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang dengan tegas para Aparatus Sipil Negara (ASN) menggunakan medsos untuk memberikan dukungan terhadap paslon di kontestasi pilkada/pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas ASN.

“(ASN dilarang) posting yang dilakukan secara terbuka, likes dan dukungan kepada paslon yang kemudian dia clear dan netral,” ujar Anggota Bawaslu RI Puadi di Ballroom Hotel Trans Resort Bali, Selasa (27/9/2022).

Puadi mengatakan bentuk dukungan berupa share postingan maupun likes di media sosial yang mendukung paslon maka dilarang. Termasuk jika ASN tersebut melakukan foto bersama dengan salah satu paslon dan melakukan gestur tertentu.

“Termasuk kasus di DKI yang dilakukan gubernur DKI pada saat itu akan memberikan simbol-simbol angka 1, dan 2 rentan digunakan sepanjang ada dua hal yaitu ada temuan Bawaslu, sepanjang jadi temuan masyarakat, sepanjang temuan netralitas ASN itu sendiri,” jelas Puadi.

“Kita akan telusuri dulu, kita akan dalami, apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak untuk bisa dibuktikan karena untuk bisa dibuktikan apakah masuk dalam pintu pelanggaran pidana harus bisa dibuktikan dua alat bukti tersebut,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan seringkali ASN tidak sadar bahwa komentar, like di media sosial merupakan pelanggaran. Agus mengatakan sejumlah gestur juga kerap ditampilkan para ASN yang menyiratkan memberi dukungan.

“Ya, paling banyak seperti like, dislike, komentar, atau berfoto dengan gestur dukung mendukung itu termasuk yang banyak. Seringkali tidak disadari oleh para ASN, kemudian ikut berikan dukungan dengan simbol tangan jempol dan sebagainya,” jelas Agus.

Selain itu, lanjutnya, masih banyak ASN yang ikut deklarasi, diingatkan agar mewaspadai itu. Pertemuan ASN dengan calon kepala daerah yang tidak secara terang-terangan kampanye, juga diminta agar hati-hati. “Jika ada pengaduan, kami harus klarifikasi. Konteksnya apa, supaya kita adil dalam menilai,” pungkasnya.[]