BPKS Sabang Sangat Ambisius, Beli Kapal Seharga Rp 4,7 Miliar di Tengah Keuangan Masih Sulit

Banda Aceh | Berita Bagus – Sejak dibentuk 22 tahun lalu, BPKS belum mendatangkan income bagi Aceh, khususnya Sabang. Meski demikian, saban tahun, lembaga ini terus menyedot APBA miliaran rupiah. Tahun ini, pengeluaran BPKS tambah membengkak setelah membeli kapal seharga Rp 4,7 miliar.

Menurut keterangan sebuah sumber, rencana pengadaan kapal ini pernah ditolak Bappenas karena menggunakan rupiah murni. Tapi, BPKS tetap ngotot. Menggunakan anggaran yang dikumpulkan susah payah, Kepala UMP Pelabuhan BPKS akhirnya membeli satu unit kapal dari jenis pilot boat.

Pengadaan kapal ini akan menimbulkan masalah berkepanjangan. Sebab, kata sumber media ini, pilot boat tidak dapat dioperasikan begitu saja. Ada banyak ketentuan teknis yang diperlukan. “Tidak bisa serta merta bisa pandu kapal besar, bisa berbahaya,” ujarnya.

Baca juga: Kas RSU Sabang Kosong, Pasien Rujukan Dikutip Rp 1,3 Juta

Baca juga: Pemerintah Aceh tak Sanggup Lagi Bayar Biaya Rujukan Rumah Sakit

Pengamat Kebijakan Publik Usman Lamreung dalam pernyataan tertulis kepada KabarAktual mengatakan, pengadaan kapal BPKS akan mendatangkan berbagai konsekuensi. “Selain rekrutmen kapten kapal dan ABK, operasionalnya juga akan menyedot anggaran yang besar jumlahnya,” ujarnya, Selasa (13/12/2022).

Kata Usman, pengadaan kapal masih membebani daerah dengan pengeluaran lainnya. Selain menyedot anggaran lebih besar dibanding PNBP-nya yang belum jelas, biaya perjalanan bos-bos BPKS untuk melakukan survey juga sudah menyedot ratusan juta rupiah. “Ironinya, orang-orang yang doyan menghambur-hamburkan uang tetap jadi andalan di BPKS. Sangat menyedihkan,” kata akademisi ini.

Di tengah kondisi support APBN yang semakin mengecil dari tahu ke tahun, sambungnya, pendapatan BPKS dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga belum dapat diandalkan. “Di tengah situasi masih banyak asset yang belum fungsional, masih ngotot beli kapal. Aneh,” ujarnya.

Proyek pengadaan kapal itu dinilai sangat ambisius. Alat ini belum begitu urgen. Karena berbagai instrumen pendukung, belum jelas kapal itu hanya akan jadi masalah ke depan. “Jangan sampai setelah dibeli hanya untuk sandar di pelabuhan, dan lagi-lagi menjadi asset yang tidak fungsional,” pungkasnya.

 

Kepala BPKS, Junaidi, dikabarkan, sedang berkunjung ke Surabaya dalam rangka penyelesaian kontrak pengadaan kapal. Pejabat ini tidak merespon konfirmasi KabarAktual yang menghubunginya sejak Senin (12/12/2022).[]