Aset Perminyakan Aceh Disandera Pertamina

Safaruddin

BANDA ACEH, BeritaBagus.co | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menyebut, SKK Migas melanggar PP No 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Komisi Pengawas SKK Migas diminta melakukan tugasnya untuk memerintahkan Pertamina agar mengembalikan dokumen dan aset Aceh.

 

Safaruddin mengatakan, sesuai Pasal 92 PP 23 Tahun 2015, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) harus menyerahkan semua dokumen dan aset yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dan kontrak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c.

Dokumen dan aset itu, kata Safaruddin, harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh). Nyatanya, setelah 8 tahun dibentuknya BPMA, SKK Migas belum juga mengeksekusi aturan tersebut.

Menurut YARA, sesuai ketentuan, seluruh aset negara yang berlokasi di Aceh yang sebelumnya dikelola oleh SKK Migas yang sebelum PP itu ditetapkan digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama beralih pengelolaannya kepada BPMA setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Kata Safaruddin, Pasal 92 PP 23 tahun 2015 telah menegaskan bahwa Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil yang ada dalam kewenangan Aceh dialihkan dari SKK Migas ke BPMA paling lambat 6 bulan. Demikian pula aset yang dikelola oleh SKK Migas juga dilaihkan ke BPMA. “Namun, dalam implementasinya ini belum dipatuhi oleh SKK Migas karena kontraknya dengan Pertamina masih belum dialihkan ke BPMA,” terang Safar.

Oleh karena itu, YARA meminta Komisi Pengawas SKK Migas yang terdiri dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Kepala BKPM dan Kapolri, sesuai dengan kewenangannya agar memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, untuk melakukan langkah-langkah penerapan PP 23 tahu. 2015 oleh SKK Migas dengan mengalihkan kontrak Pertamina dari SKK Migas ke BPMA.

Menurut ketua YARA, SKK Migas Migas dan Pertamina sedang mempertontonkan sikap melawan hukum karena tidak mentaati PP. “Sebagai negara hukum kita harus mentaati hukum yang masih berlaku agar tidak menjadi contoh tidak baik bagi rakyat,” ucap Safar.

Safar menyayangkan sikap elit birokrasi yang abai terhadap aturan. “Rakyat dipaksa tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku, tapi justru organ pemerintah melawan peraturan perundangan,” pernyataan ketua YARA dalam surat yang dikirimkan kepada anggota Komisi Pengawas SKK Migas 12 April 2023 lalu.

Tembusan surat itu juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Komisi III, Komisi VII, Komisi VI DPR- RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretariat Negara, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.[]