Disdik Aceh Bayar Gaji 9000-an Guru Kontrak tanpa SK Pengangkatan

BANDA ACEH | BeritaBagus – Dinas Pendidikan Aceh dinilai benar-benar tak konsisten. Bayangkan. Instansi ini butuh tenaga guru kontrak tapi ogah mengeluarkan SK pengangkatan untuk guru non-PNS tersebut. Yang lebih aneh, pembayaran gaji tetap dilakukan meski tanpa SK pengangkatan. 

Keberadaan guru kontrak diperlukan untuk menutupi kekurangan guru PNS di SMA, SMK, dan SLB selama beberapa tahun terakhir. Tapi, para guru ini tidak diangkat dengan surat keputusan (SK) kepala dinas seperti tenaga kontrak lainnya. Anehnya, gaji mereka tetap dibayar.

Tidak di-SK-kannya para guru kontrak tersebut menimbulkan tanda tanya di publik. Sebab, di satu sisi Dinas Pendidikan Aceh membutuhkan tenaga mereka tapi di sisi lain tidak mengakui keberadaan mereka.

Seorang pegiat antikorupsi di Banda Aceh, Abdul Muthalib, mencium adanya permainan tak sehat dalam manajemen pengelolaan guru kontrak di lingkungan Disdik Aceh. Selain memunculkan ketidakpastian di kalangan guru kontrak, kebijakan itu juga bisa mengakibatkan tidak adanya data yang pasti tentang jumlah guru kontrak yang honornya dibiayai dari APBA.

Menurut dia, Disdik harus memperlakukan guru kontrak secara manusiawi. Tenaga kontrak lain semuanya di-SK-kan oleh pimpinan instansinya kenapa guru kontrak tidak. “Seorang petugas kebersihan saja diangkat dengan SK. Apakah peran dan keberadaan guru kontrak di sekolah lebih rendah dari seorang cleaning service?” tanya aktivis ini.

Baca juga: Diduga Menyalahi Aturan, Disdik Aceh Bayar Gaji 9 Ribu Guru non-PNS tanpa SK Pengangkatan

Baca juga: Kacabdis Pendidikan Agara Diterpa Isu Pungli, Jabatan Kepsek Dibandrol Rp 20 Juta

Ia meminta kepala Dinas Pendidikan Aceh meninjau kembali kebijakan yang telah merugikan ribuan guru kontrak di Aceh. “Bagaimana nanti suatu waktu mereka membutuhkan SK untuk dilampirkan melengkapi suatu keperluan, dimana mereka akan mendapatkan dokumen itu. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan proses pembayaran gaji guru kontrak yang dilaksanakan tanpa SK pengangkatan. “Dinas Pendidikan Aceh membayar siapa selama bertahun-tahun? Apa bisa pihak yang tidak punya hubungan kerja dengan Disdik dibayar dengan menggunakan APBA?” tanya aktivis ini lagi.

Lazimnya, kata Muthalib, proses pembayaran kegiatan yang bersumber dari uang negara harus dilengkapi dokumen yang sah. Jika itu terkait dengan kegiatan mempekerjakan orang, maka harus ada SK pengangkatan atau MoU antara para pihak. Sebab, dalam SK atau MoU tersebut akan dijelaskan kewajiban dan hak para pihak. “Kalau guru-guru kontrak tidak di-SK-kan, dokumen apa yang akan dijadikan sebagai payung hukum yang akan mengikat hubungan kerja tersebut,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Pegiat antikorupsi ini meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa kasus yang memiliki potensi kerugian negera tersebut.[]