Bukan Menertibkan Pangkalan Nakal, Kadis ESDM Aceh Malah Larang Masyarakat Beli LPG 3 kg di Kios

Masyarakat antre untuk mendapatkan gas 3 kg (foto: dok Ist)

BANDA ACEH, BeritaBagus.co | Melalui sebuah portal media online, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, meminta masyarakat tidak membeli gas subsidi LPG 3 kg atau gas melon di kios-kios. “Gas melon dapat dibeli di Pasar Tani atau pangkalan yang tersebar di banyak tempat,” ujarnya kepada AJNN, Kamis (10/8/2023).

Menurut dia, imbauan itu dimaksudkan untuk mencegah permainan harga oleh para spekulan dan pengoplosan. Beberapa hari sebelumnya, dia bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Kampung Mulia, Banda Aceh, dan menemukan indikasi pengoplosan gas di wailayah tersebut.

Baca juga: Pertamina Naikkan Harga Gas Elpij, untuk Aceh Rp 215 Ribu

Baca juga: YARA Ingatkan Kapolda Aceh Segera Tuntaskan Kasus 24 Ton BBM

Himbauan Mahdinur dinilai sebagai pernyataan yang kurang bijak, tidak memberi solusi bagi masyarakat. “Mana ada orang yang mau beli dengan harga mahal. Justeru karena barangnya tidak ada di pangkalan makanya masyarakat lari ke kios,” ucap Marlina, seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh.

Warga Kuta Alam itu menyatakan tidak bisa memahami cara berpikir seorang pejabat Pemerintah Aceh yang diberi tanggung jawab mengurus ESDM tersebut. Harusnya, kata wanita ini, Dinas ESDM bersama pihak terkait menegur dan mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan nakal yang menjual gas melon ke kios-kios sehingga menyebabkan kelangkaan stok. “Bukan melindungi mereka dan melarang masyarakat membeli di kios. Kalau barang tidak ada, kemana juga masyarakat harus mencari,” ujarnya balik bertanya.

Pengamat Kebijakan Publik Nasrul Zaman yang dimintai pendapatnya, Rabu (10/8/2023), mengatakan, Pemerintah Aceh perlu menyusun kembali tata kelola pemasaran untuk memastikan gas 3 kg itu benar-benar sampai ke rumah tangga. Jangan seperti selama ini sering terjadi kelangkaan, tapi barang justeru lari ke kios-kios.

Menurut akademisi ini, pemerintah daerah harus mengambil peran dengan melibatkan aparat yg tersedia, baik Satpol PP maupun kepolisian. “Sehingga mekanisme reward punishment and juga harus diberikan oleh ESDM kepada para penyalur BBM, ermasuk pangkalan gas yang bekerja dengan benar,” pungkasnya.[]