Siap-siap, Sembako Bakal Kena Pajak

Ilustrasi sembako (foto: repro)

AQshare.id – Pemerintah sedang menyiapkan revisi undang-undang perpajakan. Yang mencolok dari draft regulasi tersebut, pemerintah bakal memungut sebesar 1 persen setiap pembelian sembako, seperti beras.

Hal ini tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Cik Asan mengkritik rencana tersebut yang dinilainya akan membebani rakyat. Dia menyarankan agar pemerintah lebih baik meninggalkan ide tersebut dan mencari alternatif lain sebagai sumber pemasukan negara.

Dia mengatakan, kebijakan itu akan sangat menyulitkan masyarakat nantinya. “Pengkhianatan. Terlintas di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain!” ujar Marwan pada rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Hasil Survei: 25,3 % Responden Menginginkan Jokowi Tiga Periode

Baca juga: Pembelaan Stafsus Meneg BUMN, Abdee Slank Punya Kapasitas Memperkuat Konten Telkom

Dijelaskan, selama ini, banyak pihak menjadikan sembako sebagai bantuan kepada masyarakat. Ini berarti masih banyak masyarakat yang susah mendapatkan bahan kebutuhan pokok, apalagi dalam kondisi pandemic Covid-19 misalnya.

Kebijakan itu nantinya, dinilai, bakal semakin menyengsarakan rakyat. Marwan meminta pemerintah mencari terobosan lain untuk mendapatkan pendapatan negara.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pembahasan mengenai RUU KUP masih akan dilakukan oleh anggota dewan dengan pemerintah. Dia berharap, kedua pihak ini tetap sadar bahwa masih ada ketidakpastian yang menghantui. Namun, dia meningatkan, bahwa tahun 2022 adalah tahun terakhir Indonesia bisa dimanjakan oleh kelonggaran kebijakan defisit fiskal.[]